Menteri Desa PDTT Teken Kerjasama Pemberdayaan Desa dengan UNISNU


Dialog bersama Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi pada Kamis (9/4) siang, mewarnai rangkaian kegiatan Dies Natalis ke-2. Kegiatan yang diselenggarakan di gedung Haji kampus UNISNU tersebut mengambil tema “Semangat Dies Natalis UNISNU Ke-2 Membangun Spiritualisme Menuju Pemberdayaan Kultur Pedesaan”. Dihadiri segenap Pimpinan, Dosen, Karyawan, Mahasiswa dan tamu undangan lainnya.

Kedatangan pak menteri di UNISNU sangat dinantikan oleh seluruh civitas akademika UNISNU, diharapkan membawa angin segar dalam ranah pembangunan intelektual masyarakat Jepara melalui lembaga pendidikan. “kedatangan menteri di UNISNU pasti akan memiliki nilai positif untuk civitas akademika UNISNU” tutur Muhtarom selaku Rektor UNISNU dalam sambutan pembukaan acara. Selain itu juga civitas akademika berkesempatan berdialog langsung dengan menteri mengenai problem serta solusinya dalam pembangunan desa di Jepara.

UNISNU sebagai salah satu perguruan tinggi Nahdlatul Ulama’ (NU) terkemuka di Indonesia diharapkan dapat terus berkembang menjadi pusat riset dan pendidikan di Indonesia. “UNISNU sebagai perguruan tinggi harus terus maju dan berkembang” tutur Marwan Ja’far dalam memberi pandangan terhadap UNISNU.

Dalam akhir acara dilakukan penandatanganan perjanjian kerjasama antara UNISNU dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi. Nota kerjasama ditandatangani oleh Prof. Dr. H. Muhtarom HM selaku Rektor UNISNU Jepara serta H. Marwan Ja’far, SE., SH., BBA selaku Menteri Desa, Pembangunan Dearah Tertinggal dan Transmigrasi.  
“Kerjasama antara UNISNU dan Kementerian Desa PDTT dalam hal pemberdayaan masyarakat Desa, pemanfaat teknologi tepat guna untuk Desa serta pendampingan pembangunan Desa” ungkap Nur Rohman selaku kepala Biro bidang Hukum dan Kerjasama UNISNU. “Lebih lanjut kerjasama akan diatur sesuai dengan jenis dan spesifikasi kegiatan antara kedua belah pihak. Kerjasama berlaku untuk jangka waktu 5 tahun dan dapat diperpanjang atau diubah bila dipandang perlu atas kesepakatan kedua belah pihak” tambah beliau. (lpm bursa)