Kiat PSGA Unisnu Jepara untuk Mewujudkan Perguruan Tinggi Responsif Gender

Kiat PSGA Unisnu Jepara untuk Mewujudkan Perguruan Tinggi Responsif Gender

UNISNU.ac.id – Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) Lembaga pengembangan Pendidikan dan Inovasi (LPPI) UNISNU JEPARA menyeleggarakan Workshop Gender bertemakan “Mewujudkan Keadilan Berbasis Gender di Perguruan Tinggi” dengan narasumber Siti Rofi’ah, M.H, M.Si. pakar aktivis gender yang merupakan dosen UIN Walisongo Semarang.

Kegiatan Workshop Gender dilaksanakan secara blended, yakni secara offline yang dihadiri oleh  para pejabat struktural, dan perwakilan dosen setiap Prodi di lingkungan Unisnu Jepara, serta secara online yang diikuti melalui zoom meeting oleh perwakilan mahasiswa dari ormawa serta bergabung juga Kepala PSGA  UIN Walisongo dan IAIN Surakarta.

Dalam sambutannya, sekaligus membuka acara workshop, Rektor Unisnu Jepara Dr. H Sa’dullah Assa’idi, M.Ag., mengemukakan bahwa membangun kesadaran untuk menerapkan kesetaraan  gender di Perguruan Tinggi harus diterapkan. “Kesetaran gender dapat dimaknai sebagai keadilan, kejujuran, proporsional, dan makna lain yang lebih luas”. Ungkap Beliau.

Workshop PSGA, Juli 2022 b

Sementara itu Kepala LPPI UNISNU JEPARA, Drs. Zainul Arifin MA, M.Hum., mengungkapkan bahwa perkembangan saat ini permasalahan gender menjadi perbincangan yang menarik. “Melalui workshop ini, harapannya Unisnu Jepara menjadi perguruan tinggi yang nyaman bagi para pengguna yaitu para sivitas akademika,” harapnya.

Dalam rangka memberikan pemahaman kepada sivitas akademika yang ada di perguruan tinggi, para peserta diajak untuk mengenal keadilan gender agar bisa diimplementasikan di lingkungan perguruan tinggi. “Implementasi keadilan gender bisa dilakukan oleh dosen dalam pembelajaran, penelitian, pengabdian masyarakat, penulisan artikel, dan lain-lain,” ungkap Santi Andriyani Kepala PSGA Unisnu Jepara..

Siti Rofi’ah, yang juga Ketua Bidang Penguatan SDM dan Manajemen Pengetahuan Yayasan ELSA, menyampaikan bentuk ketidakadilan gender. “Ada lima bentuk ketidakadilan gender, yaitu subordinasi (menempatkan laki-laki lebih tinggi posisinya daripada perempuan), marginalisasi (peminggiran di ruang publik), stereotype (pelabelan negatif), double burden (beban ganda), dan violence (kekerasan),” paparnya.

Siti Rofi’ah menambahkan, ada peran sivitas akademika dalam mewujudkan perguruan tinggi responsif gender. “Ada tiga cara untuk mewujudkan perguruan tinggi yang responsif gender, yaitu dengan melakukan afirmasi (pernyataan positif), insersi (memasukkan materi khusus tentang gender didalam mata kuliah), dan integrasi (memberikan perspektif),” pungkasnya.